Dilaporkan Neno Warisman Cs ke Komnas HAM, Ini Tanggapan Polri

Liputan6.com, Jakarta - Neno Warisman sebagai salah satu deklarator gerakan #2019GantiPresiden melaporkan Polri kepada Komnas HAM pada Selasa 25 September 2018. Laporan dilayangkan terkait dugaan persekusi yang dilakukan aparat pada kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden di sejumlah daerah.

Menanggapi ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, Polri tidak mempermasalakan pelaporan tersebut. Polri masih menunggu sikap dari Komnas HAM.

“Untuk laporan setiap warga negara, kita menganut asas hukum kita, setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum. Jadi siapa saja warga negara yang merasa dirugikan, baik oleh perorangan ataupun kelompok, silakan gunakan haknya untuk melaporkan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Menurut dia, pelaporan ini adalah hak dari Neno Warisma sebagai warga negara Indonesia. "Silakan saja, Indonesia kan negara hukum. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Dedi.

Diketahui, aktivis gerakan #2019GantiPresiden termasuk Neno Warisman melaporkan Polri ke Komnas HAM atas sejumlah tindakan persekusi dan intimidasi saat ingin menggelar deklarasi. Persekusi tersebut terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Batam, Riau, Samarinda, Surabaya, Tangerang, dan Bekasi.

Disebutkan dalam laporan, beberapa oknum polisi yang terlibat dalam pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden. Seperti Kapolsek Bubutan AKP Haryanto, Wakasat Intel Polres Pekanbaru AKP Sumirat, Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi AKBP Yuli Haryudo, dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alexander Yurikho.

Saksikan video menarik berikut ini:

Perjuangan yang dilakukan Neno untuk mengganti presiden pada pilpres 2019 dinilai sebagai hak dasar yang dimiliki semua warga negara.

Let's block ads! (Why?)