Kementerian BUMN: Privatisasi Merpati Direstui Banyak Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terus melakukan proses privatisasi maskapai Merpati. Saat ini tengah diajukan surat terkait lanjutan privatisasi kepada komite yang terdiri atas tiga kementerian.

"Kalau dari hakim, pengadilan niaga sudah putus. Sekarang kita tinggal susun berdasarkan itu kan detilnya seperti apa. Nanti kita announce kalau komite sudah setuju," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius Kiik Ro di Ambon Jumat (21/12/2018).

Sebagai informasi, komite tersebut terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lewat privatisasi ini, Aloysius menegaskan mayoritas saham akan dipegang swasta. Usai disetujui komite, langkah selanjutnya terkait privatisasi adalah meminta izin DPR.

Permintaan izin ke DPR dikatakan Aloysius prosesnya gampang-gampang susah. "Kalau (komite) memang setuju putusan privatisasinya kita bawa ke DPR. DPR ketuk baru keluar PP-nya," ucap Aloysius.

Meski demikian, dia memastikan jika banyak anggota DPR sudah setuju dengan langkah privatisasi Merpati karena kerugian dari perusahaan ini mencapai Rp 9 triliun.

"Harusnya bisa gampang-gampang susah. DPR kan banyak sudah mendukung, mau ngapain kita pertahankan kerugian sampai minus Rp 9 triliun? Serahkanlah kepada swasta bila ada yang mau," jelas dia.

Ketika ditanyai mengenai kemungkinan tender ulang seiring Menkeu yang masih sepenuhnya puas pada proses ini, Aloysius mengatakan hal berada di tangan komite. BUMN pun siap terdelusi sahamnya Ini asalkan hak-hak karyawan terpenuhi.

"Tapi sejauh ini, mereka, investor, itu akan masuk membawa uang, maka kita terdelusi. Kita siap, kok. Kan dua tahun lalu pernah, siap terdelusi sampai 0. Yang penting kan dihidupkan, karyawannya hak-haknya pada saatnya bisa kembali, kan masih ada sisa pesangon," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)