Deretan Barang Mewah Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi

Jauh sebelum Abdul Latief, pejabat yang dikenal suka mengoleksi barang mewah adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut sempat buka suara soal hobinya berbelanja barang mewah. Menurut Atut, ia berbelanja barang mewah untuk melepas lelah.

"Kita bekerja, cape ya. Terus lelah perlu baju enggak, Apa mesti telanjang? Jadi begini kita sesuaikan. Sekali-kali boleh dong (belanja). Masa enggak boleh," kata Atut dalam tayangan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (17/11/2013).

Kegemaran belanja barang mewah itu diketahui dari penggunaan kartu kreditnya yang diduga terlacak transaksi ratusan juta hingga lebih dari Rp 1 miliar.

Pada Januari 2012 lalu, Atut membeli sepatu, baju anak-anak dan berbelanja di sebuah butik di Swiss. Ia juga tercatat berbelanja ke Korea dan Singapura. Pada Februari 2012, tagihan sebesar Rp 1 miliar dibayar lunas.

Memang, Atut memiliki kekayaan fantastis. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Atut tercatat memiliki harta lebih dari Rp 41 miliar pada 2013 lalu. Harta tersebut dalam bentuk rumah, tanah, dan harta lain yang tersebar di sejumlah kota seperti di Jakarta, Serang, dan Bandung. Salah satunya Hotel Ratu Bidakara di Jalan Abdul Hadi, Serang, Banten.

Sah-sah saja Ratu Atut berbelanja barang mewah untuk melepas lelah. Namun terasa kesenjangan jika melihat kehidupan 600 ribu rakyat Banten yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta agar para kepala daerah untuk membiasakan diri hidup sederhana. Hal tersebut merupakan salah satu cara menghindari praktik rasuah.

"KPK mengajak para agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) di seluruh Indonesia, baik yang menjabat sebagai kepala daerah, Polri, TNI, PNS/ASN atau masyarakat sipil untuk membiasakan hidup sederhana dan berperilaku antikorupsi," ujar Basaria saat jumpa wartawan pada Selasa 30 April 2019 malam.

"Gaya hidup dan kebiasaan menggunakan barang bermerek dan mahal tidaklah sejalan dengan semangat kesederhanaan dalam upaya pencegahan korupsi," Basaria menambahkan.

Let's block ads! (Why?)