Ada Wacana Iuran JKN-KIS Naik, DJSN: Tak Perlu Tunggu Usai Pemilu 2019

Menurut Zaenal, dengan pemerintah gerak cepat membantu menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan ini, bakal meringankan beban.

"Mungkin (bisa) menjadi poin juga bagi pemerintah," kata Zaenal.

"Bila tidak segera (iuran dinaikkan), menjadi beban karena menjadi akumulasi terus," lanjut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung bakl mempertimbangkan penyesuaian nilai premi BPJS Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019.

Omongan ini terlontar kepada sejumlah wartawan satu pekan yang lalu, lantaran JK melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Rencana ini masih akan dibicarakan dengan para menteri. Meskipun pembahasan mengatasi defisit bukan kali pertama saja.

"Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi, supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya," kata JK di kantornya, Jakarta pada Selasa 31 Oktober 2017.

Saksikan juga video menarik berikut

Adanya suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun diakui BPJS Kesehatan masih kurang untuk menutup defisit yang mencapai Rp 7,05 triliun.

Let's block ads! (Why?)