Bantah Prabowo, Timses Jokowi Sebut Setiap Negara Punya Utang dan Impor

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menyinggung persoalan impor dan utang Indonesia. Menurutnya, sangat disayangkan Indonesia yang sesungguhnya kaya masih terus punya utang dan melakukan impor.

Hal ini ditanggapi santai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding yang mengatakan kedua hal itu memang selalu menjadi topik pembicaraan Prabowo. Menurut Karding, impor dan utang adalah dua hal yang tidak terelakkan di setiap negara.

"Karena ini dianggap isu yang seksi, yang dia tutupi adalah negara tidak mungkin tidak impor. Karena ada beberapa komoditi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan kehidupan itu tidak bisa kita hasilkan langsung. Tetapi mau tidak mau harus mengimpor," ucapnya saat dihubungi wartawan, Minggu (18/11/2018).

Ia mengatakan, dalam situasi sekarang ini, Indonesia tidak boleh menjadi negara yang berdiri sendiri. Sebab, yang terpenting adalah menjaga agar neraca keuangan negara selalu surplus.

"Yang istilahnya mau besar sendiri, mau hidup sendiri seperti Korea Utara, tidak bisa seperti itu. Kita harus selalu membangun kerja sama dan kolaborasi. Kita mengimpor tetapi kita juga mengekspor," Karding menuturkan.

Untuk persoalan utang, Karding menegaskan tidak ada negara yang tidak punya utang. Menurutnya, utang di pemerintahan Jokowi masih dalam tahap wajar jika dibandingkan dengan negara lain.

Bahkan, dibanding Singapura dan Amerika, nilai utang Indonesia sebenarnya jauh lebih kecil. Yaitu di bawah ketentuan 60 persen.

"Utang yang ada di zaman Pak Jokowi adalah utang yang dikelola secara produktif. Artinya, dia tidak diperuntukkan hal-hal yang mubazir. Hal-hal yang konsumtif, tapi diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Baik itu infrastruktur, pendidikan, dana desa, dan lain sebagainya," tegas Karding.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.

Let's block ads! (Why?)